 |
| Ilustrasi. (Sumber: LPM Freedom) |
*Oleh : Rifai Naser Usman
Coba tanya mahasiswa yang baru pulang KKN (Kuliah Kerja Nyata), apa yang paling diingat?. Jarang ada yang jawab soal program kerja atau dampak apa yang sudah di beri ke masyarakat. Acapkali yang muncul justru cerita masak bareng, drama antar anggota kelompok, cinta lokasi atau story Instagram penuh caption receh. Dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan, ada yang bergeser dari KKN yang kita kenal selama ini.
Padahal dulu, KKN dirancang dengan niat besar. Mahasiswa turun ke desa, bukan sekadar numpang makan dan tidur, tapi ikut merasakan juga membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Konsepnya keren, ilmu di kampus dibawa turun ke lapangan, lalu diuji langsung lewat kerja nyata. Sayangnya, antara konsep di atas kertas dengan praktik di lapangan, jaraknya makin lebar. Kita semakin bias dalam memahami konsep KKN yang seakan sengaja di pelintir.
Lihat saja program-program yang biasa dijalankan. Penyuluhan sehari, bikin plang jalan, kerja bakti bareng warga sekali dua kali, lalu selesai. Semua terasa dikejar target laporan, bukan dikejar hasil yang benar-benar berubah di masyarakat. Mahasiswa datang bawa proposal yang sudah jadi duluan, padahal belum tentu itu yang benar-benar dibutuhkan desa. Ujung-ujungnya, program jalan, foto diambil, laporan selesai, dan setelah itu semua kembali seperti semula.
Hal semacam itu hanya butuh 1 orang untuk membuatnya. Toh, tanpa kalian datang-pun masyarakat bisa lakukan, kan?
Waktunya pun kelewat singkat, padat dan tidak jelas untuk disebut kerja nyata. Sebulan, paling lama dua bulan, jelas tidak cukup buat memahami karakter satu desa, apalagi merancang solusi yang benar-benar nyambung dengan realitas yang kemudian terjadi. Malahan yang ada, program cuma jadi tempelan sementara.
Begitu mahasiswa pulang, biasanya semua ikut pulang juga, termasuk semangat keberlanjutannya. Belum lagi soal mindset mahasiswa sendiri. Buat banyak orang, KKN sudah dianggap sekadar syarat lulus yang harus dilewati, semacam liburan tapi bayar UKT (Uang Kuliah Tunggal), bukan proses belajar yang berarti. Wajar kalau konten liburan lebih ramai dibanding cerita substansi program.
Bahkan banyak dari mahasiswa yang tidak mau KKN jauh-jauh karena malas tinggal di kampung lain. Alasannya beragam, ada yang takut, ada yang bilang tidak biasa, sampai pada pura-pura sakit supaya tidak diizinkan ditempatkan pada lokasi yang jauh dari kampus. KKN pelan-pelan berubah jadi ajang healing berkedok pengabdian, bukan lagi ruang belajar yang serius menghadapi realita masyarakat. Hai pot, jangan bangga dengan gelar Maha.
Ironinya, masyarakat desa sendiri sering tidak dilibatkan sejak awal. Program dirancang dari kampus, dari template proposal tahun lalu tinggal ganti nama desa, lalu tinggal diterapkan begitu saja tanpa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Padahal esensi pengabdian itu harusnya lahir dari obrolan dan pengamatan, bukan dari copy paste rencana kerja yang itu-itu saja setiap generasi. Bahkan plang jalan angkatan yang lalu juga belum sempat lapuk kok.
Lebih disayangkan lagi, mahasiswa KKN yang ditempatkan di kampus jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan di desa. Logika macam apa yang dipakai sehingga terjadi demikian?. Masalah seurgent apa dikampus, hingga butuh pengabdian. Peserta KKN yang ditempatkan di setiap fakultas mungkin sangat penting untuk mempercantik tiap fakultas dengan segala proker yang dirancang. Lebih khususnya proker unggulanya ialah membuat tempat sampah.
Zaman juga sudah jauh berubah, tapi format KKN jalan di tempat, seolah masih hidup di era handphone masih Nokia. Sekarang banyak desa justru butuh pendampingan digital, penguatan UMKM, atau literasi teknologi supaya bisa bersaing di era sekarang, bukan sekadar disuruh ikut senam pagi bersama.
Solusinya tidak perlu revolusi kurikulum, cukup libatkan mahasiswa dari jurusan yang relevan sesuai kebutuhan desa. Anak IT bantu UMKM go digital, anak pertanian bantu hitung ulang pola tanam, anak komunikasi bantu bikin konten promosi produk lokal. Sesuai keahlian, bukan malah saingan konten KKN di TikTok. Miris.
Sebenarnya sederhana, ganti standar penilaian dosen pembimbing dari "sudah berapa kegiatan yang difoto" menjadi "masalah apa yang selesai atau minimal berkurang". Kalau tolok ukurnya begitu, mahasiswa otomatis dipaksa berpikir dampak, bukan berpikir mengajar deadline dokumentasi.
Daripada terus begini–mengulang hal yang sama–kampus bisa mulai coba pola KKN bertahap: turun singkat dulu untuk riset kebutuhan, baru turun lagi dengan program yang memang sudah dirancang sesuai temuan itu. Tidak perlu lama-lama, yang penting nyambung.
Bukan berarti semua KKN gagal total. Ada juga kelompok yang serius riset dulu sebelum turun, bikin program berbasis data, dan benar-benar meninggalkan dampak untuk warga. Sayangnya keberhasilan macam ini masih jadi barang langka, hasil inisiatif pribadi kelompok tersebut, bukan karena sistemnya memang dirancang ke arah sana. Padahal tinggal jadikan contoh-contoh baik itu sebagai standar wajib, bukan sekadar kisah sukses yang dipajang di buku tahunan kampus.
Kalau dibiarkan terus begini, KKN hanya jadi formalitas yang kita jalani karena memang sudah begitu dari dulu, bukan lagi ruang belajar yang mengubah cara pandang mahasiswa terhadap masyarakat.
Padahal semangat awalnya masih sangat relevan, asal berani dievaluasi ulang. standar penilaian diperbaiki, waktu diatur lebih bijak, warga dilibatkan sejak awal dan bermakna, dan program disesuaikan dengan kebutuhan digital hari ini.
Dalam hal ini menurut saya, tidak rumit, cuma butuh kemauan untuk berhenti jalan di tempat. Karena satu hal yang tak tergantikan oleh AI (Artificial Intelegence) adalah kita dengan pengabdian ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Kalau tidak, singkatan KKN akan terus lekat dengan sindiran yang menyakitkan tapi jujur. Ini Kuliah Kerja Ngapain, bukan lagi Kuliah Kerja Nyata. (*)
Penulis merupakan mahasiswa Universitas Khairun yang juga aktif dalam organisasi dJAMAN Maluku Utara.
Catatan: Tulisan penulis merupakan tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi LPM Aspirasi.