 |
| Massa aksi saat berorasi di landmark, Jalan Pahlawan Revolusi pada Selasa (21/5/2024). Foto: Sukriyanto Safar/LPM Aspirasi. |
LPM Aspirasi--Front Komite Mei Berlawan menggelar aksi peringati kejatuhan Soeharto pada Selasa (21/5/2024). Gabungan organisasi mahasiswa ini longmarch dari Dodoku Ali, Kelurahan Soa Sio, lalu menuju pasar Barito, Gamalama, dan berakhir di depan Landmark, Jalan Pahlawan Revolusi, Muhajirin, Ternate Tengah, Kota Ternate.
Mereka memulai aksi sekira pukul 13:40 WIT dengan memegang spanduk bertuliskan “Lawan Kapitalisme, Militerisme dan Jegal Neoliberalisme serta Wujudkan Tuntutan Reformasi”.
Aksi ini dalam rangka refleksi 26 tahun runtuhnya rezim Orde Baru (Orba) yang dipimpin Soeharto. Peristiwa 21 Mei 1998 telah menjadi memori kolektif bagi masyarakat Indonesia.
Presiden Soeharto menyatakan mundur setelah berkuasa selama 32 tahun, terhitung sejak dia mendapat “mandat” Surat Perintah 11 Maret 1966. Pidato pengunduran diri Soeharto dibacakan di Istana Merdeka. Peristiwa itu jadi puncak dari tuntutan massa yang menggelar aksi selama bulan Mei 1998.
“Ini momen penting dalam sejarah bangsa ini. Dimana kekuatan rakyat dan mahasiswa bersatu padu untuk meruntuhkan rezim militeristik Soeharto,” ungkap Djarot, Koordinator aksi, sebagaimana juga selebaran aksi.
Djarot mengatakan rezim itu telah melakukan serentetan pembantaian bagi rakyat Indonesia, misalnya, rakyat Maubere, Ambon, Tanjung Priuk, Blanguan dan Kedung Ombo hingga penculikan bahkan pembunuhan terhadap aktivis di penghujung kekuasaannya.
Bagi dia, naiknya rezim Orba ke tampuk kekuasaan dilakukan melalui mobilisasi militer yang diorganisir mengunakan kudeta militer. Mereka hanya menjalankan sirkulasi kapital. Hal ini di buktikan ketika kekuasaan rezim militer belum berjalan lama pengesahan Undang-Undang (UU) Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 1967 terjadi, yang dimana UU ini justru menjadi pembuka kran bagi masuknya kapitalis-kapitalis internasional.
Di samping itu, kata dia, di masa rezim Orba justru memasifkan sistem kerja kapitalisme yang muaranya pada akumulasi kapital dan rezim orba menciptakan orang kaya baru, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lainnya.
Kekuasaan Soeharto, menurut Djarot banyak menciptakan masalah. Mulai dari pembungkaman demokrasi, pemberangusan buku-buku dan orang-orang kiri, pemberangusan gerakan perempuan, penculikan dan pembunuhan terjadi selama rezim orba berkuasa.
Bagi dia, tuntutan reformasi hingga hari ini belum sepenuhnya tercapai. Mulai dari penghapusan korupsi, kolusi hingga nepotisme.
"Kita tau jika salah satu tuntutan reformasi pada waktu itu terkait penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan di Maluku Utara sekarang kasus korupsi masih banyak dibicarakan dan di Indonesia sendiri kasus nepotisme yang terjadi di pemilu 2024 kemarin," jelas dia.
Abdul Asis, massa aksi bilang kini wajah baru rezim militerisme dalam kekuasan Indonesia semakin tampak.
Ketika krisis moneter pada tahun 1990, menurut Abdul, pola perubahan untuk ekspansi modal berubah. Strateginya mendukung perjuangan demokrasi dan membelokan pada demokrasi liberal sembari mempersiapkan boneka-boneka baru berwajah reformis yang patuh untuk menjalankan proyek penyesuian struktural.
Akibatnya, rejim militer menapaki kembali jalan kekuasan lewat jalur yang sah. Didukung elit dan partai politik, undang-undang, mantan-mantan aktivis, dan lainnya Hal ini dibuktikan lewat beberapa bakal calon pada pemilu kemarin. Hal yang paling kongkrit bakal calon presiden nomor urut dua yakni Prabowo yang bagian dari antek-antek kapitalis-neolib dan militer.
“Tetapi aktivis dan mantan aktivis reformasi pro terhadapnya misalnya budiman dan lainnya.,” ujar Abdul.
Di sisi lain, Abdul menilai, kenaikan Prabowo ini hanya akan menjalankan kepentingan akumulasi kapital dan akan semakin otoriter. Sebab dalam menjalankan roda kapital dan ada yang melawannya maka akan di tumpas.
Hal ini, bisa dilihat dari ucapannya beberapa waktu lalu terhadap para lawan politiknya. Ia memperingatkan jika mereka tidak mau bekerja sama maka jangan mengganggu. Ini merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia.
"Kita harus menyebarluaskan propaganda kepada masyarakat luas masa kejatuhan rezim yang menindas itu (Suharto) dan menyampaikan isu-isu yang terkait dengan naiknya Prabowo sebagai presiden yang akan berpengaruh terhadap rusaknya ruang demokrasi yang ada di Indonesia itu sendiri,” terang Abdul.
Aksi Front Mei Berlawan sendiri ditutup dengan pembacaan tuntutan. Mulai dari bangun industri (pabrik) nasional serta menasionalisasi industri dan pertambangan vital dibawah kontrol buruh dan rakyat. Tangkap dan adili jendral-jendral pelaku pelanggaran HAM, dan wujudkan pendidikan gratis.
Mereka juga suarakan revisi UU pemilu no 7 tahun 2017 dan UU parpol No 22 tahun 2011, membela kebebasan identitas dan orientasi seksual, serta tolak reklamasi di Maluku Utara.
Reporter: La Ode Fandi Herdiansyah
Editor: Susi H Bangsa