 |
| Massa aliansi BEM Sekota Ternate saat membacakan tuntutan pada aksi yang bertajuk 'Indonesia Gelap' pada Senin (24/02/2025). Foto: LPM Aspirasi |
LPM Aspirasi -- Gema Indonesia Gelap terus berlanjut di berbagai daerah. Kali ini, mahasiswa di Kota Ternate turun ke jalan pada Senin (24/4/2025). Massa yang mengatasnamakan aliansi BEM se Kota Ternate itu longmarch dari arah Utara dan Selatan kota. Mereka mendesak cabut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tentang Efisiensi Anggaran, serta berbagai kebijakan lainnya.
Pantauan LPM Aspirasi, para mahasiswa memulai aksi sejak pagi sekira pukul 10.00 WIT di kantor DPRD Ternate. Massa kemudian kemudian berjalan menuju kantor Walikota hingga sore hari. Para mahasiswa menutup aksi dengan pernyataan sikap bersama.
M. Fatahuddin Hadi, Ketua BEM Unkhair mengatakan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintahan Prabowo akan berdampak besar. Mulai dari kenaikan biaya pendidikan maupun sektor lainnya. Hal ini akan memicu berbagai masalah, termaksud adanya PHK massal terhadap pegawai pemerintah.
“Karena itu dalam aksi Indonesia gelap ini, kami mendesak Pemerintah pusat segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tentang efisiensi anggaran,” tegasnya di sela-sela aksi.
Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair itu bilang, selain mendesak Pemerintah Pusat mencabut kebijakan efisiensi anggaran, mereka juga meminta evaluasi terhadap program makanan bergizi gratis (MBG). Sebab program tersebut berdampak pada pemangkasan sejumlah anggaran, termasuk pendidikan.
 |
| Massa aksi aliansi BEM Sekota Ternate saat berorasi pada aksi yang bertajuk 'Indonesia Gelap' pada Senin (24/02/2025). Foto: LPM Aspirasi. |
“Bagi kami anak Indonesia tidak butuh makan gratis tapi pendidikan gratis. Namun Pemerintah pusat tidak mampu membaca itu, jadi MBG harus di evaluasi,” tegasnya.
Tidak hanya itu, kata Fatahuddin, pemerintah juga perlu mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang selama ini memunculkan masalah bagi warga lingkar tambang. Alasanya PSN melahirkan problem lingkungan dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan warga lokal.
Badwi Pina, ketua Dema Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menyebut aksi bertajuk Indonesia gelap ini akan terus dilangsungkan jika Pemerintah Pusat tidak segera mencabut kebijakan yang ugal-ugalan. Kebijakan efisiensi membawa dampak besar bagi sektor pendidikan dan sektor lainnya yang seharusnya diprioritaskan Pemerintah.
 |
| Massa aksi aliansi BEM Sekota Ternate saat berorasi pada aksi yang bertajuk 'Indonesia Gelap' pada Senin (24/02/2025). Foto: LPM Aspirasi. |
“Jangan hanya karena kebijakan efisiensi mengorbankan masa depan anak bangsa. Bagi kami kebijakan Prabowo telah membuat Indonesia gelap,” tegasnya.
Dia menambahkan dalam aksi ini terdapat 13 tuntutan yang disuarakan. Mulai dari cabut Inpres nomor 1, Tolak Revisi Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 2025, pangkas kabinet gemuk, evaluasi program MBG, Cabut PSN bermasalah di Malut, batalkan pendirian Dinantara, serta berikan pendidikan gratis yang layak serta demokratis, serta tuntutan lainnya.
“Kami tentu akan bergerak dengan massa yang lebih besar bila tuntutan tidak direspon,”pungkasnya.
Reporter: Syahrullah Muin
Editor: Susi H. Bangsa